Tulang Bawang Barat – Viralitupenting.com
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) kini tengah berada dalam bidikan tajam masyarakat. Selasa/3/3/2026.
Betapa tidak, di saat pemerintah daerah sedang gencar menyuarakan efisiensi anggaran, Bapperida justru disinyalir “hambur-hambur” uang rakyat lewat alokasi perjalanan dinas yang mencapai angka fantastis: Rp834.950.000!
Angka Fantastis yang Melukai Hati Rakyat
Berdasarkan data yang dihimpun dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), terdapat sekitar 29 paket kegiatan perjalanan dinas yang terpecah-pecah. Berikut adalah rincian dana yang mengalir ke aspal jalanan tersebut:
1.Perjalanan Dinas Luar Daerah: Rp235.000.000
2.Perjalanan Dinas Dalam Daerah: Rp456.800.000
3.Perjalanan Dinas Biasa: Rp143.150.000
Besarnya angka ini dinilai sangat kontras dengan kondisi ekonomi masyarakat Tubaba saat ini. Publik pun mempertanyakan, apa urgensi dari puluhan paket perjalanan tersebut hingga harus menguras APBD hampir satu miliar rupiah?
Tabrak Instruksi Presiden Prabowo Subianto?
Langkah Bapperida Tubaba ini dinilai sebagai pembangkangan halus terhadap kebijakan pusat. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 1 Tahun 2025 telah memberikan instruksi tegas: Pangkas anggaran perjalanan dinas minimal 50%!
Kebijakan Presiden tersebut bertujuan agar dana negara dialihkan untuk program prioritas yang menyentuh rakyat langsung, bukan habis untuk biaya hotel dan uang saku pejabat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan Bapperida Tubaba seolah “tuli” terhadap instruksi tersebut.
“Semestinya anggaran yang bersumber
dari APBD dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan yang jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat, bukan malah dipergunakan untuk perjalanan dinas yang manfaatnya belum tentu dirasakan rakyat,”
ujar salah satu pengamat anggaran daerah.
Saat dikonfirmasi melalui pesan whatsapp pihak baperrida enggan membalas pesan wartawan!.
pihak Bapperida Tubaba seolah menutup diri. Belum ada keterangan resmi maupun klarifikasi terkait alasan di balik bengkaknya anggaran “jalan-jalan” tersebut.
Sikap bungkam ini justru semakin memperkeruh suasana dan memicu dugaan adanya pemborosan yang tidak bertanggung jawab.
Masyarakat kini menunggu keberanian Bupati Tubaba dan pihak Inspektorat untuk mengaudit total penggunaan dana tersebut.
Akankah ada sanksi tegas, ataukah instruksi Presiden hanya dianggap angin lalu di Bumi Ragem Sai Mangi Wawai?. (Jl)














